Mengenal Prosedur dan Syarat Pengurusan Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kantah Kabupaten Bogor I

BOGOR – Memiliki tanah dengan dokumen adat seperti girik, letter C, petuk D, atau sejenisnya merupakan hal yang lumrah di tengah masyarakat. Bagi warga yang berada di wilayah pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, dokumen-dokumen adat tersebut sudah sejak lama dapat didaftarkan untuk ditingkatkan status hukumnya menjadi sertipikat resmi.

Layanan pendaftaran tanah pertama kali (pengakuan hak) ini menjadi salah satu program reguler yang senantiasa berjalan di loket pelayanan. Proses ini dihadirkan untuk memberikan rasa aman serta jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi para pemilik hak atas tanah.

Agar proses pengurusan berjalan dengan nyaman dan lancar, masyarakat disarankan untuk melengkapi berkas permohonan terlebih dahulu. Berikut adalah 11 persyaratan dokumen yang selama ini menjadi acuan dalam pengurusan sertipikat tanah adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I:

Kelengkapan Dokumen Pendaftaran Tanah Adat
1. Formulir Pengakuan dan Pengukuran
Pengisian formulir resmi yang memuat identitas pemohon, keterangan mengenai tanah, serta pernyataan bahwa tanah tersebut dimohonkan untuk didaftarkan pertama kali.
2. Fotokopi KTP dan KK Pemohon
Melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebagai kelengkapan data kependudukan yang sah dari pemohon.
3. Riwayat Tanah dan Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa
Menyertakan riwayat tanah, bukti tanah milik adat, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang seluruhnya diterbitkan oleh pihak Kelurahan atau Desa setempat.
4. Bukti Perolehan Tanah Lengkap
Dokumen pendukung perolehan hak sesuai dengan catatan riwayat tanah, seperti Akta Jual Beli (AJB), surat waris, hibah, atau bukti perolehan sah lainnya.
5. Bukti PPh dan BPHTB
Menyertakan bukti pembayaran PPh secara lengkap serta bukti BPHTB, termasuk dokumen BPHTB yang telah divalidasi sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan.
6. Fotokopi KTP Saksi-Saksi (RT dan RW)
Melampirkan identitas dari Ketua RT dan RW setempat sebagai saksi yang memahami keberadaan fisik bidang tanah tersebut.
7. Fotokopi KTP Tetangga Batas
Menyiapkan dokumen identitas dari pemilik tanah yang berbatasan langsung guna kesesuaian dan kejelasan batas-batas lahan.
8. Fotokopi SPPT/PBB Tahun Berjalan
Melampirkan fotokopi bukti tagihan serta bukti pembayaran SPPT/PBB untuk tahun berjalan.
9. Cetak Foto Geo-Tagging Lokasi Tanah
10. Surat Kuasa (Jika Dikuasakan)
Apabila pengurusan berkas diwakilkan karena pemilik tanah berhalangan hadir, wajib menyertakan surat kuasa yang sah dan ditandatangani di atas meterai.
11. Fotokopi KTP Penerima Kuasa
Melampirkan identitas resmi dari pihak yang menerima kuasa untuk membantu proses pengurusan.